Soal Dan Jawaban PAS Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 10

Soal Dan Jawaban PAS Pendidikan Kewarganegaraan-Yuk simak pada pertemuan kali ini kami akan membahas dan memberikan Soal Dan Jawaban PAS Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 10. Soal Dan Jawaban PAS Pendidikan Kewarganegaraan bisa kalian jadikan sebagai bahan ajar untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Penilaian Akhir Semester (PAS).

Di lansir Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 oleh kemendikbud semester 1 mempelajari tentang pancasila dan UUD 1945 termasuk lembaga negara. Didalam kurikulum merdeka ini guru di wajibkan membuat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini menjadi mata pelajaran yang di minati oleh siswa.

 

Berikut Soal Dan Jawaban PAS Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 10

 

1. Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan ….

a. Infrastruktur politik
b. Suprastruktur politik
c. Interest group
d. Pressure group
e. Political igures

Jawaban: b. Suprastruktur politik

2. Pada dasarnya infrastruktur politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali ….

a. Partai politik
b. Lembaga negara
c. Kelompok kepentingan (interest group)
d. Kelompok penekan (pressure group)
e. Pendapat umum (publik opini) bersama media massa

Jawaban: b. Lembaga negara

3. Perhatikan data berikut:

(1). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar.
(2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
(3). Memilih Presiden dan Wakil Presiden.
(4). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD.
(5). Melantik Presiden dan Wakil Presiden.
(6). Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden.

Berdasarkan data di atas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ditandai oleh nomor ….
a. Nomor 1, 2, dan 3
b. Nomor 3, 4, dan 5
c. Nomor 2, 4, dan 6
d. Nomor 3, 4, dan 6
e. Nomor 4, 5, dan 6

Jawaban: e. Nomor 4, 5, dan 6

4. Menurut Pasal 2 ayat (1) Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari ….

a. DPR dan MPR
b. DPR dan DPD
c. DPR dan DPRD
d. DPD dan DPRD
e. DPRD I dan DPRD II

Jawaban: b. DPR dan DPD

5. Secara fungsional Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali ….

a. Sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan
b. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar
c. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia
d. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan
e. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum apabila hal tersebut diminta oleh pemerintah

Jawaban: b. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar

6. Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada dasarnya memiliki kewenangan dalam hal ….

a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
b. Melakukan pengawasan atas Anggota DPR
c. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim
d. Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang
e. Memutuskan perkara berkaitan dengan pembubaran partai politik

Jawaban: a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung

7. Perhatikan data di bawah ini!
(1). Lembaga Swadaya Masyarakat
(2). Dewan Perwakilan Rakyat
(3). Dewan Perwakilan Daerah
(4). Komisi Pemberantasan Korupsi
(5). Presiden dan Wakil Presiden
(6). Mahkamah Konstitusi

Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia adalah ….
a. 1, 2, 3 dan 4
b. 1, 3, 4 dan 5
c. 1, 3, 5 dan 6
d. 2, 3, 5 dan 6
e. 3, 4, 5 dan 6

Jawaban: d. 2, 3, 5 dan 6

8. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif. Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam ….

a. Pasal 20 Ayat (1)
b. Pasal 20 Ayat (2)
c. Pasal 20 Ayat (3)
d. Pasal 20 Ayat (4)
e. Pasal 20 Ayat (5)

Jawaban: a. Pasal 20 Ayat (1)

9. Negara demokrasi (negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam ….

a. Pancasila
b. UUD NRI Tahun 1945
c. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
d. Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
e. Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Jawaban: d. Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

10. Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu ….

a. Adanya pemilu berkala
b. Adanya supremasi hukum
c. Adanya akuntabilitas politik
d. Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul
e. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Jawaban: d. Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul

11. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah ….

a. Mahkamah Agung
b. Mahkamah Konstitusi
c. Dewan Perwakilan Rakyat
d. Dewan Perwakilan Daerah
e. Badan Pengawas Keuangan

Jawaban: b. Mahkamah Konstitusi

12. Dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan diantaranya terdapat di bawah ini ….

a. sikap mental ditentukan dari atas
b. banyak laporan fiktif/direkayasa
c. tidak menjalin kerjasama dengan negara lain
d. terjadi krisis moral, krisis akhlak, dan krisis ekonomi
e. hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

Jawaban: e. hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

13. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD 1945 Pasal 11, yaitu ….

a. menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain
b. mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain
c. mengangkat menteri-menteri untuk memimpin kementerian
d. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
e. menetapkan dan mengesahkan APBN tiap awal tahun

Jawaban: a. menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain

14. Pejabat administrasi negara tidak boleh melakukan diskriminasi dalam mengambil keputusan. Jika beberapa orang dalam situasi dan kondisi hukum yang sama mengajukan suatu permohonan, mereka harus mendapatkan keputusan tanpa dikenai syarat-syarat tambahan yang subjektif, merupakan penerapan ….

a. Asas kepastian hukum
b. Asas kesamaan
c. Asas keseimbangan
d. Asas perlakukan yang jujur
e. Asas larangan penyalahgunaan wewenang

Jawaban: b. Asas kesamaan

15. Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka ….

a. akuntabilitas publik
b. public opportunity
c. détournement de pouvoir
d. administratief beroep
e. principle of legal security

Jawaban: a. akuntabilitas publik

16. Hak mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom dinamakan ….

a. Sentralisasi
b. Desentralisasi
c. Daerah otonom
d. Otonomi daerah
e. Tugas pembantuan

Jawaban: d. Otonomi daerah

17. Keberadaan pemerintah daerah ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia mengatur tentang Pemerintahan Daerah adalah ….

a. Nomor 20 tahun 2005
b. Nomor 3 tahun 2006
c. Nomor 12 tahun 2006
d. Nomor 12 tahun 2008
e. Nomor 32 tahun 2014

Jawaban: d. Nomor 12 tahun 2008

18. Perkembangan penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh ….

a. dipilih oleh partai politik
b. dipilih langsung oleh rakyat
c. pengangkatan kepala daerah
d. dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat
e. dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jawaban: b. dipilih langsung oleh rakyat

19. Pemerintahan daerah selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom. Berikut yang bukan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah ….

a. asas keterbukaan
b. asas kesejahteraan
c. asas kepastian hukum
d. asas kepentingan umum
e. asas proporsionalitas

Jawaban: b. asas kesejahteraan

20. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah ….

a. Peradilan/yustisi
b. Politik luar negeri
c. Kebijakan pendidikan
d. Pertahanan dan keamanan
e. Moneter dan iskal nasional

Jawaban: c. Kebijakan pendidikan

 

Demikian ulasan mengenai Soal Dan Jawaban PAS Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 10, yang bisa kalian manfaatkan sebagai bahan ajar dalam mempersiapkan penilaian akhir semester (PAS). Semoga bermanfaat

administrator

Halo, Saya adalah penulis artikel dengan judul Soal Dan Jawaban PAS Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 10 yang dipublish pada December 4, 2022 di website Empat Pilar

Artikel Terkait

Leave a Comment